Usaha Ekonomi Produktif

Tiga suku kata di atas, sudah biasa didengar. Hampir setiap saat, jika pejabat pemerintah berpidato, kata-kata tersebut muncul ke permukaan. Impian sang pejabat, agar roda perekonimian masyarakat bergerak, sehingga berpengaruh kepada peningkatan pendapatan.

Tetapi terkadang, ada kalanya pejabat bersangkutan lupa. Setelah pidato di suatu tempat, lalu luput merealisasikan pidatonya dalam wujud nyata.  Padahal hakikatnya, Usaha Ekonomi Produktif adalah usaha untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, menumbuhkan jiwa kewirausaan dan pengembangan kegiatan dan kesempatan berusaha berbasis lokal.

Kalau pun direalisasikan, mungkin hanya sporadis saja. Setelah paket Usaha Ekonomi Produktif (UEP) digulirkan, selesai pula pekerjaan mereka. Urusan pendampingan, pembinaan menjadi prioritas kesekian, atau mungkin tidak masuk dalam agenda apa pun lagi. Bukankah eforia dan seremonialnya sudah selesai?

Di sinilah dilemanya. Seyogianya, setiap bantuan UEP yang diserahkan, mestinya dipandangan sebagai awal langkah untuk meningkatan usaha dan pendapatan keluarga. Tidak dilihat sebagai akhir dari sebuah pekerjaan, sebab mereka justru baru memulai.

Selama ini, setelah UEP diterima masyarakat, ada kecenderungan mereka melanjutkan usahanya secara mandiri. Tak banyak yang mendapatkan sentuhan intensif, sehingga masyarakat penerima UEP benar-benar mampu meningkatkan usaha atau pendapatan keluarganya.

Dalam kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan saat ini, imbas dari Pandemi Covid-19, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mencatat, ada 15 juta orang yang ter-PHK di Indonesia. Belum lagi yang dirumahkan. Kenyataan ini, tentu saja menambah kesulitan keluarga memenuhi kebutuhannya sehari-hari, apalagi diikutinya dengan kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya.

Terhadap realita ini, kalau ada masyarakat yang tahu, mungkin tidak berlebihan kalau kemudian mereka iri dan cemburu dalam arti positif kepada Danrem 032/Wirabraja Brigjen TNI Purmanto.

Apa yang dicemburui dari jenderal bintang satu ini? Ini. Catat baik-baik!

Tugas Pokok Komando Resor Militer (Korem) 032/Wirabraja, pertama; menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan dan pembinaan teritorial dalam rangka menyiapkan pertahanan di darat dan menjaga keamanan wilayah Korem,  untuk mendukung tugas pokok Kodam di wilayahnya.

Kedua; merupakan perpanjangan tangan Kodam I/BB untuk mendukung program pemerintah dalam rangka menggelorakan semangat Ketahanan Pangan Nasional.

Dicemburui dimaksud, tentu saja dalam arti positif. Kecemburuan itu, setidaknya ada pada tugas kedua. Selain tetap fokus pada tugas pertama, ternyata Korem 032/Wirabraja memberikan perhatian penuh terhadap tugas kedua. Mendukung program pemerintah dalam rangka menggelorakan semangat Ketahanan Pangan Nasional. Secara lebih spesifik, tugas yang dilakukannya ternyata menggerakkan Usaha Ekonomi Produktif.

Kata Brigjen TNI Purmanto, skalanya masih kecil, tetapi di lapangan, usaha skala kecil tersebut sudah membuahkan hasil. Di Kabupaten Solok, ada Babinsa yang membina mantan Napi. Mereka berkebun dan sudah menghasilkan.

Ada juga prajurit yang kakinya diamputasi karena kecelakaan, kemudian dibantu bibit bebek. Kini bebek-bebeknya sudah berkembang biak. Prajurit di sebuah Koramil di Muarolabuah, memanfaatkan lahan tidur keluarganya menjadi lahan produktif dengan tanaman cabe.

Di Batalyon 133/Yudha Sakti, sudah menghasilkan. Padinya sudah panen. Ayam pedaging sudah dijual dan hasil penjualannya dibelikan untuk bibit baru. Bebek sudah mulai bertelur. Ikan nila akan panen dua bulan lagi. Bibit ikan lele baru ditebar pula.

Pengelolaannya, kata Danyon 133/Yudha Sakti, Letkol Inf Suirwan, S.I.P dilakukan secara bergilir oleh prajurit selepas jam dinas. Tak hanya itu, program Asrama Hijau, ternyata tidak ada lahan kosong yang tidak ditanami. Di halaman rumah setiap prajurit ada kolam sederhana, ada pohon cabe, terong, kol, dan sayuran lain. Setidaknya hasil pekarangan tersebut sudah bisa dipergunakan untuk kebutuhan makan sehari-hari.

Artinya, di balik kesibukan dan aktivitas fisik sebagai prajurit yang sangat ketat, ternyata mereka masih mengelola waktu di luar jam dinasnya dengan kegiatan positif. Kegiatan itu pun menghasilkan, atau setidaknya meringankan beban kebutuhan harian. Padahal prajurit adalah abdi negara yang setiap bulannya digaji oleh negara.

Menjadi aneh kalau pemerintah provinsi, kota dan kabupaten yang memiliki kebijakan, kewenangan dan alokasi dana untuk program pertanian, peternakan, perikanan dan lainnya tidak bisa menggerakkan dan membantu kehidupan masyarakat, menjadikan potensi diri dan lingkungan mereka tumbuh dan berkembang menjadi usaha ekonomi produktif.

Gawat!

 

CATATAN:

Dimuat pada Tajuk, Harian Umum Rakyat Sumbar, Kamis 2 Juni 2022