Peragawan Kehilangan Pentas

 

Diera 1980-han dan 1990-han, ada pameo yang sangat populer, yakni peragawan kehilangan pentas. Ada juga istilah, peragawati kehilangan pentas. Pameo itu ditujukan kepada mereka yang bergaya dan berlenggak-lenggok bak peragawan atau peragawati, namun melangkahnya bukan di  catwalk.

Menurut Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Indonesia, arti kata catwalk memiliki dua makna, yakni pertama adalah jalan sempit di jembatan. Kedua, bermakna sebagai panggung pertunjukan busana.

Terkait pameo peragawan atau peragawati kehilangan pentas dilontarkan karena apa yang dilakukan tidak pada tempatnya. Peragawan atau peragawati sejatinya memperagakan busana di sebuah panggung yang ditata sedemikian rupa, kemudian penonton duduk manis di sepanjang panggung yang akan dilalui. Posisi pentas tersebut lebih tinggi dari posisi penonton yang menyaksikan.

Setelah Tawuran Pelajar di Padang

 

Hari ini, 4 Muharram 1444 Hijriah. Masih pekan pertama tahun baru Hijriah, atau banyak juga orang menyebutnya sebagai tahun baru Islam.

Dalam catatan sejarah, penanggalan kalender Islam, baru digunakan saat sistem pemerintahan Islam dipimpin Khalifah Umar bin Khattab, atau 17 tahun setelah Hijrah, tepatnya 7 tahun setelah Rasullah Wafat.

Tahun baru Hijriah tersebut diputuskan pada momentum ketika Nabi Muhammad bersama sahabat melakukan hijrah dari Mekkah ke Madinah. Momentum tersebut dijadikan sebagai awal membangun masyarakat Islami. Pada tahun 2022 Masehi, momentum tahun baru Islam, atau tahun baru Hijriah, bertepatan pada Sabtu, 30 Juli.

Setelah 14 abad berlangsung, momentum tersebut tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan anak manusia, khususnya umat Islam. Dimasa 14 abad lalu, Rasulullah beserta sahabat melakukan hijrah ke Madinah untuk sebuah perjuangan, menegakkan Islam, momentum tersebut dijadikan sebagai upaya mengevaluasi diri bagi umatnya, saat ini dan masa-masa datang.

SMK vs SMA

 

 

Hiruk pikuk penuh drama, proses penerimaan murid baru, telah berakhir. Tuntas dengan catatan, ditingkat SMA, ada kekurangan 200-an siswa. SMK, ada sekitar 900-an bangku kosong. Jika satu kelas diisi 300 orang, lalu sebuah sekolah menerima 300-an orang murid baru, itu sama artinya, tiga SMK tidak dapatkan murid baru.

Fakta tersebut memberikan ilustrasi kepada kita, bangku SMA masih lebih favorit dibandingkan SMK. Padahal sejak lama sudah dikumandangkan slogan, SMK Bisa! Sebagai wujud semangat dan optimisme bahwa SMK mempersiapkan anak didiknya sebagai pelajar yang memiliki keterampilan dan siap masuk ke dunia kerja.

Mobil Dinas, Sekadar “Gertak Sambal” Imbauan Saja?

 Sebuah Surat Edaran dari Bupati Pasaman dikeluarkan. Surat bernomor 030/MB/Aset-Akt/Bakeuda/2022, isinya tentang pengunaan kendaraan dinas milik Pemerintah kabupaten Pasaman.

Isinya, menyangkut tertib pengelolaan dan penggunaan kendaraan dinas di lingkungan pemerintah, diantaranya melakukan penertiban penggunaan kendaraan dinas yang berada pada lingkungan kerja di seluruh SKPD Pasaman.  Menetapkan Surat Keputusan Kepala SKPD/Organisasi tentang Penunjukan Pemakai Kendaraan Dinas di lingkungan kerja, dan penunjukan Pemakai Kendaraan Dinas mempertimbangkan jabatan, tugas pokok dan fungsi dari pegawai yang akan menggunakan kendaraan dinas.

Polri yang Presisi

Hari ini, 1 Juli 2022, tepat 76 tahun usia Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Momentum ulang tahun Polri, biasanya disebut juga dengan Hari Bhayangkara.  Sebuah sejarah panjang telah terukir, mengiringi perjalanan penuh dinamika polisi dalam mengawal negeri.

Kepolisian Republik Indonesia ini awalnya bernama Djawatan Kepolisian Negara. Berada di dua lembaga berbeda. Dalam hal tanggungjawab masalah administrasi, berada dalam lingkungan Kemendagri, sedangkan masalah operasional bertanggungjawab kepada Jaksa Agung. Pada 1 Juli 1946 Djawatan Kepolisian Negara bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri, sejak itu pula, setiap 1 Juli diperingati sebagai Hari Bhayangkara.

Dikutip dari buku Bhayangkara Negara karya Sitti Dahlia Aziz (2021:2), banyak yang mengira hari Bhayangkara itu sebagai peringatan hari ulang tahun atau terbentuknya Kepolisian RI atau Polri. Padahal, hari Bhayangkara adalah hari kepolisian nsional yang diambil dari momentum turunnya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1946. Dimana peraturan itu menyatukan kepolisian yang semula terpisah menjadi satu kesatuan nasional dan bertanggung jawab langsung pada pimpinan negara yaitu presiden.

Rapat Paripurna Molor

 

Rapat paripurna DPRD Kabupaten Pasaman kembali molor dari jadwal yang telah ditetapkan. Seperti Paripurna yang dilaksanakan Selasa (28/6),  banyak anggota DPRD Pasaman yang telat datang di gedung Syamsiar Thaib Lubuksikaping.

Akibatnya, rapat paripurna  dalam rangka penyampaian laporan dua Pansus DPRD terhadap pembahasan Ranperda tentang, Pengembangan Ekonomi Kreatif, dan Ranperda tentang Pelestarian Adat dan Kemajuan Budaya  menjadi molor hampir tiga jam. Paripurna yang sejatinya berlangsung dari pukul 10.00 WIB, sekitar pukul 13.00 WIB, baru bisa di mulai setelah rapat paripurna memenuhi quorum.

Setelah memenuhi kuorum, rapat paripurna langsung dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Pasaman Yasri, didampingi Wakil Ketua Danny Ismaya, dan Wakil Bupati Pasaman Sabar AS.

Beberapa kepala dinas yang hadir sejak pukul 10.00 WIB terdengar menggerutu. Mereka mengeluhkan jadwal sidang yang selalu tidak tepat waktu.

Pasangan Mesum

Sepekan terakhir, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang, benar-benar memperlihatkan taringnya sebagai penegak Perda. Setidaknya, menyegel restoran dan rumah makan yang menunggak pajak serta menggerebak penginapan, hotel dan wisma, adalah bagian dari kerja nyata yang dilakukan.

Khusus kerja kedua,  menggerebak penginapan, hotel dan wisma, tim ini menemukan belasan insan di dalam sejumlah kamar. Mereka bukan pasangan halalnya. Ada juga yang ditemukan tanpa busana lengkap.

Penggerebekan tersebut, sebenarnya bukanlah hal baru. Biasanya, setiap penggerebekan, selalu saja ditemukan pasangan mesum disejumlah penginapan. Kecuali kalau informasi razia sudah bocor sebelum tim bergerak ke lapangan.

Apresiasi

Sebuah capaian luar biasa dilakukan Pemko Padang. Kerja keras seluruh aparatur Negara yang dikomandoi Walikota Padang Hendri Septa, berbuah manis, menutup Semester I/2022. Pemerintah Kota Padang menerima apresiasi program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, di Sumbar, kategori Optimalisasi Pajak Daerah tahun 2021, dengan capaian piutang tertagih tertinggi di Sumbar, sebesar 94,53 persen.

Tak tanggung-tanggung. Apresiasi tersebut diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  RI. Diterima Sekdako Padang Andree Algamar, dari Ketua KPK RI Firli Bahuri, di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, di Padang, Selasa (21/6)

Apresiasi yang diberikan KPK RI tersebut, setidaknya menjadi bukti kesungguhan jajaran Pemko Padang, khususnya abdi negara yang diamanahkan mengurus piutang pajak. Capaian penagihan hingga 94 persen lebih, bukanlah pekerjaan mudah. Butuh rencana program yang matang, disertai eksekusi yang teruji dan dikawal dengan kesungguhan yang nyata.

Akhiri Pertikaian, Sportiflah Insan Olahraga Sumbar

Tiga kali palu diketok oleh pimpinan sidang. Sah! Ronny Pahlawan dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum KONI Sumbar, periode 2021 – 2025, pada Musorprovlub KONI Sumbar, di Hotel Axana Padang, Kamis, 16 Juni 2022. 

Ronny disahkan secara aklamasi melalui proses yang sangat alot dan menegangkan. Prosesnya, bermula dari  empat orang bakal calon Ketua Umum KONI Sumbar yang mengambil formulir pendaftaran. Selain Ronny, ada Hargianto, Syafrizal Bakhtiar dan Hamdanus. Nama terakhir merupakan Plt Ketua KONI Sumbar.

Dari empat bakal calon itu, hanya Ronny, Syafrizal dan Hamdanus mengembalikan formulir bersamaan dengan berkas dukungan yang dibutuhkan. Beberapa waktu berselang, Hamdanus menarik berkas pendaftarannya.

Ronny mendapat dukungan 10 KONI kabupaten/kota dan 28 mandat dukungan dari pengurus cabang olahraga. Syafrizar Bakhtiar hanya didukung 5 KONI kabupaten/kota dan 17 cabang olahraga. Dari dua nama tersebut, hanya Ronny yang memenuhi syarat dukungan sebagai calon ketua.

Persoalan pun muncul saat Musorprovlub. Plt Ketua Umum KONI Sumbar yang juga penanggungjawab  TPP mengeluarkan surat. Isinya, membatalkan kedua bakal calon. Artinya, keduanya tidak lolos ke tahap pencalonan.

Selamat Menunaikan Ibadah, Para Tamu Allah

Embarkasi Padang memberangkatkan 2.840 Jemaah Calon Haji (JCH) mulai 4 Juni 2022. Embarkasi Padang ini melayani jemaah asal Sumatera Barat dan Bengkulu. Dibagi dalam delapan kelompok terbang (Kloter).

Kloter I merupakan Jemaah asal Kota Padang dengan sebanyak 385 orang, Pembimbing KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah) 2 orang, Petugas Haji Daerah (PHD) 2 orang dan petugas Kloter 4 orang (ketua kloter, pembimbing ibadah, dokter dan perawat). Total 393 orang.

Setelah Kloter I, akan disusul Kloter berikutnya. Masing-masing berselang sehari saja. Kloter VII, berangkat 10 Juni 2022. Ada sebanyak 393 jemaah dari Provinsi Bengkulu 358 orang, Kota Padang 31 orang dan petugas Kloter 4 orang. Kloter VIII dari Embarkasi Padang akan diterbangkan bersama UPG 19 Embarkasi Makassar, 2 Juli 2022

Menunggu Janji Bupati Padangpariaman

Berselang dua pekan, warga Nagari Parikmalintang kembali mendatangi Kantor Bupati Padangpariaman. Tuntutan mereka; pertemu bupati dan menuntut penuntasan penentuan patok dan pengukuran ulang lahan yang menjadi asset Pemkab Padangpariaman agar tidak bercampur dengan lahan milik warga.

Ini kali dua warga datang membawa aspirasi yang sama dengan dua pekan sebelumnya. Warga menyampaikan kekecewaannya terhadap janji yang disampaikan Pemkab Padangpariaman terhadap aspirasi yang dilakukan sebelumnya. Mereka menilai, ada kesan kelalaian yang berlarut-larut.

Masyarakat menuntut agar sikap tegas dan langkah cepat dari bupati beserta jajaran,  agar pematokan dan pengukuran ulang lahan bisa diselesaikan secepatnya. Hal ini agar masyarakat tidak dihantui kecemasan dalam menggarap lahan dan tidak dituduh melakukan perampasan hak. Hal ini disebabkan tapal batas tanah komplek perkantoran Ibu Kota Kabupaten dengan masyarakat setempat belum jelas.

Pengunduran Porprov dan Ujian Pengurus KONI Sumbar

Kata putus sudah diambil. Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) tk Sumbar, tahun 2023, dilaksanakan di Padang dan Padangpanjang. Bagi Padang, ini hajatan ke tiga kalinya. Sebelumnya, tahun 2016. Sebelumnya lagi, saat masih bernama Pekan Olahraga Daerah (Porda), tahun 1980-an.

Padang sesungguhnya hanyalah pengganti Tanahdatar yang ditetapkan jadi tuan rumah bersama dengan Padangpanjang, selepas batalnya Porprov Sumbar, tahun 2020, di Pasaman Barat. Gagalnya hajatan di Pasaman Barat karena pandemic Covid-19.

Hajatan ditunda menjadi tahun 2022. Padangpanjang dan Tanahdatar ditetapkan sebagai tuan rumah. Belakangan, Tanahdatar mengundurkan diri dengan alasan, tidak ada anggaran yang tersedia. Pengunduran diri tersebut disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumbar, tertanggal 28 April 2022.

Membentengi Hutan

Usaha Ekonomi Produktif

Tiga suku kata di atas, sudah biasa didengar. Hampir setiap saat, jika pejabat pemerintah berpidato, kata-kata tersebut muncul ke permukaan. Impian sang pejabat, agar roda perekonimian masyarakat bergerak, sehingga berpengaruh kepada peningkatan pendapatan.

Tetapi terkadang, ada kalanya pejabat bersangkutan lupa. Setelah pidato di suatu tempat, lalu luput merealisasikan pidatonya dalam wujud nyata.  Padahal hakikatnya, Usaha Ekonomi Produktif adalah usaha untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, menumbuhkan jiwa kewirausaan dan pengembangan kegiatan dan kesempatan berusaha berbasis lokal.

Kalau pun direalisasikan, mungkin hanya sporadis saja. Setelah paket Usaha Ekonomi Produktif (UEP) digulirkan, selesai pula pekerjaan mereka. Urusan pendampingan, pembinaan menjadi prioritas kesekian, atau mungkin tidak masuk dalam agenda apa pun lagi. Bukankah eforia dan seremonialnya sudah selesai?

Di sinilah dilemanya. Seyogianya, setiap bantuan UEP yang diserahkan, mestinya dipandangan sebagai awal langkah untuk meningkatan usaha dan pendapatan keluarga. Tidak dilihat sebagai akhir dari sebuah pekerjaan, sebab mereka justru baru memulai.